Globalindopos.id, JAKARTA — Keputusan pengusaha nasional Andi Syamsuddin Arsyad, yang akrab disapa Haji Isam, mengambil alih 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) senilai Rp26,1 triliun mendapatkan apresiasi dari mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Langkah korporasi ini dipandang sebagai momentum penting dalam mengembalikan penguasaan aset-aset strategis ke tangan pelaku usaha dalam negeri.

Dikutip dari laporan Lensakabar.com, Lutfi menegaskan bahwa transaksi berskala besar tersebut tidak sekadar perpindahan kepemilikan saham biasa. Menurutnya, aksi korporasi ini merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara.

Dalam unggahan video di akun TikTok pribadinya (@mmd.lutfi), Lutfi mengungkapkan rasa hormatnya atas keberanian Haji Isam membawa kembali porsi saham pengendali industri pertambangan tersebut ke pangkuan nasional. Ia menilai transaksi itu selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat banyak.

"Saya justru merasa hormat kepada Haji Isam yang mengembalikan 30,25 persen saham itu ke tangan Merah Putih," tegas Lutfi. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Bank Mandiri atas dukungan fasilitas perbankan nasional yang memperlancar akuisisi domestik ini.

Sorotan Prosedur Divestasi dan Nilai Transaksi

Membahas mekanisme divestasi sektor pertambangan, Lutfi menyebutkan bahwa ketentuan tersebut pada dasarnya adalah instrumen legal untuk melakukan nasionalisasi secara terukur. Regulasi ini sudah menjadi komitmen awal antara pihak investor asing dan pemerintah Indonesia sejak izin usaha diterbitkan.

Meskipun secara regulasi pemerintah berhak menerapkan harga dasar (base price) yang lebih murah saat divestasi, Lutfi memberikan catatan bahwa akuisisi saham dari Low Tuck Kwong tetap dilakukan dengan menghormati mekanisme harga pasar secara adil.

Di sisi lain, mantan Menperdag ini sempat membandingkan nilai akuisisi senilai Rp26,1 triliun tersebut dengan beberapa anggaran strategis lain, seperti alokasi tunjangan guru non-ASN yang berkisar Rp14 triliun per tahun, serta hibah pendidikan sebesar S$101 juta (sekitar Rp1,7 triliun) yang dialokasikan pengusaha ke Singapura. Bagi Lutfi, perbandingan tersebut mempertegas betapa krusialnya mengarahkan manfaat ekonomi hasil bumi Indonesia secara maksimal untuk kebutuhan publik di dalam negeri.

Baca Juga: Di Tengah Ramainya Kritik terhadap Haji Isam, Fakta Kredit Jhonlin Perlu Dicermati

Dukungan Konsensus dan Isu Pengelolaan Aset

Pandangan senada turut disuarakan oleh pengamat sosial-politik Dr. Ami Kamiludin. Ia sepakat bahwa perjalanan sejarah pengelolaan kekayaan alam nasional sudah saatnya lebih difokuskan untuk memberi dampak langsung bagi masyarakat Indonesia.

"Kekayaan alam Indonesia semestinya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di dalam negeri, bukan sekadar menghasilkan keuntungan yang mengalir keluar," jelas Dr. Ami.

Ia menekankan pentingnya kedaulatan pengelolaan aset di tengah kompleksitas lalu lintas modal global. Meskipun demikian, para ahli mengingatkan bahwa perubahan struktur pemegang saham perlu terus diimbangi dengan transparansi, tata kelola yang baik, serta dampak terukur terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

"Pusat keuangan regional seperti Singapura kerap bertindak sebagai 'cangkang' dalam struktur ekonomi global yang dipengaruhi kepentingan luar, tempat aliran modal dan aktivitas perusahaan lintas negara bermuara." Ungkap Dr. Ami.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi posisi dilematis yang dihadapi Indonesia dalam lanskap ekonomi global. Di satu sisi, integrasi pasar keuangan internasional mempermudah masuknya modal untuk eksplorasi sumber daya alam. Namun di sisi lain, dominasi pusat-pusat keuangan asing berpotensi mengikis kedaulatan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kontrol negara yang kuat.

Dinamika Ekonomi RI-Singapura Sepanjang 2026

Langkah akuisisi saham BYAN oleh investor lokal ini mengemuka di tengah serangkaian dinamika ekonomi-politik yang cukup hangat antara Indonesia dan Singapura sepanjang tahun 2026:

  • Gejolak Pasar & Tren Media Sosial: Sempat muncul dinamika narasi pasar dan perdebatan #SellSingapore sebagai respons tandingan atas gejolak sentimen keuangan di kawasan.

  • Pengawasan Transaksi Lintas Batas: Kementerian Keuangan melakukan pendalaman atas dugaan praktik under-invoicing serta transfer pricing dalam kegiatan ekspor komoditas.

  • Isu Lingkungan & Penegakan Hukum: Adanya diskusi publik yang menyoroti batas kewenangan penegakan hukum terhadap entitas bisnis dan holding lintas negara terkait Isu lingkungan.

  • Fluktuasi Pasar Saham: Pengumuman konsultasi evaluasi klasifikasi pasar oleh MSCI yang sempat memicu volatilitas pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Rangkaian lanskap ekonomi global dan regional ini makin menguatkan pandangan bahwa penguatan kepemilikan investor domestik atas aset-aset vital merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas serta pondasi perekonomian nasional ke depan.

Raksasa Bisnis Singapura yang Menguasai Tambang dan Perkebunan Indonesia

Di balik dinamika akuisisi aset-aset vital nasional, fakta menunjukkan bahwa entitas bisnis dan investor yang berbasis di Singapura telah lama memegang kendali atas sejumlah sektor strategis di Indonesia, khususnya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit (CPO).

Singapura kerap menjadi basis utama korporasi multinasional dalam mengelola aset operasional yang berada di tanah air melalui struktur perusahaan induk (*holding*) maupun skema investasi asing langsung (FDI).

Beberapa potret dominasi dan kepemilikan aset tersebut antara lain:

Sektor Kelapa Sawit & Perkebunan:

Raksasa agribisnis global seperti Wilmar International dan First Resources menjadikan Singapura sebagai pusat kendali bisnis dan keuangan mereka. Melalui anak-anak perusahaannya di Indonesia, entitas ini mengelola ratusan ribu hektar lahan konsesi kelapa sawit yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.

Sektor Pertambangan & Energi:

Selain kepemilikan historis di perusahaan batu bara besar seperti PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang didirikan oleh pengusaha kelahiran Singapura, Low Tuck Kwong banyak entitas tambang menengah hingga besar yang struktur kepemilikannya terhubung dengan perusahaan cangkang (special purpose vehicle) di Singapura untuk kemudahan likuiditas dan perpajakan internasional.

Pusat Logistik dan Niaga Komoditas:

Sebagian besar hasil ekspor komoditas mentah Indonesia dipasarkan dan ditransaksikan melalui pasar komoditas Singapura sebelum didistribusikan ke tingkat global. Hal ini memberi pengaruh kuat bagi Singapura dalam menentukan arus modal dan rantai pasok industri ekstraktif Indonesia.

Kondisi inilah yang membuat aksi korporasi pelaku usaha dalam negeri seperti akuisisi saham oleh Haji Isam dinilai banyak pihak sebagai langkah taktis untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada modal asing serta mengembalikan kontrol pengelolaan sumber daya alam nasional ke tangan investor domestik.